Gagasan dan usulan kebijakan untuk warga
3
Fokus Utama Kebijakan
2045
Orientasi Masa Depan
Sengketa agraria di perkampungan padat sering kali bersumber dari ketidakpastian administratif dan lemahnya dokumentasi historis kepemilikan warga. Pendekatan hukum formil semata kerap mengabaikan hak-hak kultural yang telah hidup turun-temurun di akar rumput.
Diperlukan langkah taktis berupa pendampingan sertifikasi massal yang berkeadilan, mediasi berbasis komunitas, serta perumusan regulasi lokal yang memihak keamanan tempat tinggal warga berpenghasilan rendah tanpa menggusur ruang hidup mereka.
Tiga pilar solusi regulasi perkotaan
Ringkasan naskah akademik yang disiapkan untuk merespons persoalan harian masyarakat Jakarta Timur.
Perlindungan pedagang kaki lima
Zonasi hunian layak
Transparansi bansos
Penataan pasar tradisional dan sentra informal melalui zonasi yang adil, tanpa menggusur sumber penghidupan harian pedagang kecil.
Penyederhanaan birokrasi perizinan tanah warga di perkampungan padat guna menjamin kepastian hukum bermukim.
Pengawalan distribusi program bantuan sosial berbasis data akurat agar tepat sasaran dan berkeadilan bagi warga.
Sampaikan tanggapan dan telaah kritis Anda
Mari berdiskusi bersama untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada kemandirian warga.
