Jelang Demo 28 Oktober: Waspada Proxy Asing Bermain

Jelang Demo 28 Oktober: Waspada Proxy Asing Bermain

Besok tanggal 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, banyak kelompok dari luar Jakarta berencana melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Seruan turun ke jalan masif muncul di berbagai platform media sosial. Isunya beragam mulai dari penanganan karhutla, mempertanyakan legalitas ijazah Wakil Presiden, program Makan Bergizi Gratis yang dinilai memboroskan anggaran hingga keluhan soal tata kelola pemerintahan.

Sebagian besar yang disuarakan sekelompok orang di media sosial benar adanya. Tapi banyak yang sudah kebablasan. Di antara postingan yang beredar, ada yang secara terang-terangan mengajak massa untuk “menurunkan Presiden Prabowo”. Ini yang membuat khawatir. Karena dari aspirasi yang murni, tiba-tiba menjadi bias.

Kita memang hidup di negara demokrasi. Unjuk rasa tentunya dilindungi konstitusi. Tapi hak menyampaikan pendapat bukan serta merta kita bisa bertindak diluar batas. Jika sudah mengarah ke ajakan menggulingkan pemerintahan secara paksa, itu bukan lagi aspirasi, melainkan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas.

Isu Domestik, Proxy Bermain

Karhutla, soal keabsahan ijazah, evaluasi MBG, dan berbagai persoalan lain memang perlu kita sikapi secara serius. Tetapi akan lain hasilnya jika isu-isu itu terus digoreng sampai menjadi bahan bakar untuk menuntut penurunan Presiden dan tentunya ini membuka celah pihak-pihak lain "bermain". Di era digital seperti saat ini, pihak luar atau kelompok yang punya agenda tertentu tinggal menunggu kesempatan. Mereka tidak peduli rakyat kita sejahtera atau tidak. Yang mereka mau cuma kekacauan dan pelemahan pemerintahan yang sah.

Sejarah sudah berkali-kali membuktikan. Begitu emosi publik dikuasai narasi yang tidak bertanggung jawab, yang paling rugi justru masyarakat sendiri. Ekonomi goyah, investor ragu, keamanan terganggu, dan ruang demokrasi justru menyempit.

Pelajaran Dari Nepal

September 2025, anak-anak muda di Nepal turun ke jalan menolak korupsi dan nepotisme. Awalnya aksi berjalan normal. Tapi dalam hitungan hari, semuanya berubah. Gedung parlemen dibakar, kantor pemerintah diserang, rumah politisi dirusak, ratusan tahanan kabur. Lebih dari 70 orang meninggal, ribuan terluka. Perdana Menteri terpaksa mundur, pemerintahan hampir lumpuh, sampai militer harus turun tangan.

Berdasarkan investigasi otoritas Nepal, kekacauan yang terjadi bukan aksi spontanitas, melainkan ada indikasi perencanaan. Pola yang digunakan sengaja meniru pola Bangladesh. Isu korupsi dan keresahan pemuda dipakai untuk memicu eskalasi. Hasilnya? Infrastruktur rusak parah, biaya perbaikan sangat besar, dan rakyatlah yang paling menderita.

Pola yang sama pernah terjadi di Sri Lanka 2022 dan Bangladesh 2024. Pemerintahan berhasil digulingkan, tapi yang tertinggal ketidakpastian politik dan ekonomi yang berkepanjangan. Libya setelah 2011 bahkan lebih parah: negara terpecah, perang saudara, milisi di mana-mana. Suriah juga sama. Yang awalnya protes berubah jadi konflik berdarah bertahun-tahun.

Revolusi warna di Georgia, Ukraina, Kirgistan dulu juga mirip. Digembar-gemborkan sebagai kemenangan demokrasi, tapi setelah itu elite baru muncul, korupsi tetap jalan, stabilitas bolak-balik goyah.

Kritik Yes, Anarkis No !

Menyampaikan ketidakpuasan soal penanganan karhutla, meminta evaluasi program MBG, atau mempertanyakan legalitas dokumen pejabat adalah hak. Kritik yang bijak dan damai justru dibutuhkan. Yang berbahaya adalah ketika orang mulai menyebarkan hoaks, mengajak kekerasan, atau mendorong tindakan di luar hukum dengan dalih “suara rakyat”.

Aksi yang tertib dan fokus jauh lebih didengar. Peserta demo juga punya tanggung jawab supaya tidak ada penyusup yang memanfaatkan situasi. Aparat memang wajib jaga ketertiban, tapi peserta juga harus jaga diri.

Pemerintahan Belum Sempurna, Tapi Perdamaian Wajib Kita Jaga

Jika kita jujur, pemerintahan sekarang belum berjalan seperti yang diharapkan rakyat Indonesia. Penanganan bencana, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, penegakan hukum—semua masih perlu diperbaiki. Kritik konstruktif tetap penting.

Tapi ketidakpuasan tidak bisa dijadikan alasan untuk main hakim sendiri. Menurunkan Presiden lewat tekanan massa yang melanggar konstitusi bukan cara yang benar. Indonesia negara hukum. Pergantian kepemimpinan hanya bisa lewat mekanisme yang sudah diatur di UUD 1945.

Jangan biarkan emosi yang disebar di medsos mengalahkan nalar. Demo 28 Oktober nanti sebaiknya jadi ajang menyampaikan aspirasi, bukan kesempatan untuk memecah belah atau membuka pintu bagi pihak yang ingin mengganggu.

Tetap kritis, tapi tetap beradab dan taat aturan. Hanya dengan cara itu kritik kita punya arti, dan Indonesia bisa terus berjalan tanpa harus mengorbankan stabilitas yang sudah susah payah dibangun.

✍️ Dr. Suhadi Rizki Herdianto, SH., M.Kn (Gus Ahmad Suhadi)